BAB
7
BUDAYA
POLITIK DI INDONESIA
A. Pengertian dan Komponen Budaya Politik
Komponen
penting dalam sistem politik menurut Miriam Budiardjo adalah budaya
politik yang mencerminkan faktor
subjektif. Menurut Gabriel Almind dan Sidney Verba mengatakan bahwa terdapat
lima dimensi penting budaya politik, yaitu :
·
Identitas nasional sesorang
·
Sikap terhadap diri sendiri
sebagai peserta dalam kehidupan politik
·
Sikap terhadap sesama warga negara
·
Sikap dan harapan mengenai kinerja
pemerintah
·
Sikap dan pengetahuan tentang
proses politik pengambilan keputusan
Budaya
politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia umumnya bersifat dualistis yang
berkaitandengan tiga hal, yaitu :
·
Dualisme antara kebudayaan yang
berfokus pada perspektif dinamis dan kebudayaan yang berfokus pada perspektif
harmonis.
·
Dualisme antara budaya yang
mengijzinkan keleluasaan dan budaya yang mengutamakan keterbatasan.
·
Dualisme sebagai konsekuensi dari
adanya infiltrasi nilai-nilai budaya barat kedalam masyarakat Indonesia.
1.
Pengertian budaya Politik
a.
G. A. Almond dan Sidney Verba
menyatakan bahwa budaya politik merupakan orientasi dan sikap individu terhadap
sistem politik dan bagian-bagianya, juga sikap individu terhadap peranannya
sendiri dalam sistem politik tersebut.
b.
B.N Marbun menyatakan budaya politik
adalah pandangan politik yang yang mempengaruhi sikap, orientasi dan pilihan
politik seseorang.
c.
Laryy Diamond menyebutkan bahwa
budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi
suatu masyarakat tentang sistem politik nasionalnya dan peran masing- masing
individu dalam sistem itu.
d.
Prof. Dr. H. Rusadi Kantaprawira,
S.H mendefinisikan budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan
orientasinya terhadap kehidupan politik yang di hayati oleh para anggota suatu
sistem politik.
e.
Austin Ranney mengartikan budaya
politik sebagai seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang di
pegang secara bersama-sama atau sebuah pola orientasi terhadap objek-objek
politik.
2.
Komponen Bdaya Politik
Komponen budaya politik mencakup dua hal
: yaitu orientasi warga negara terhadap sistem politik dan obyek politik.
a.
Orientasi Warga Negara terhadap
Sistem Politik
Almond dan Verba mengklasifikasikan
komponen budaya politik ke dalam tiga bentuk orientasi :
1)
Orientasi yang bersifat kognitif,
yaitu komponen yang meliputi pengetahuan
atau pemahaman dan keyakinan-keyakinan individu tentang sistem politik
dan atributnya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara,
batas-batas negara dan mata uang yang dipakai.
2)
Orientasi yang bersifat afektif,
yaitu komponen yang berkenaan dengan perasaan-perasaan atau ikatan emosional
yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik.
3)
Orientasi yang bersifat evaluatif
yaitu komponen yang berkaitan dengan kapasitas individu dalam rangka memberikan
penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peran
individu didalamnya.
b.
Objek politik
Yang di maksud dengan objek politik ini
adalah hal-hal yang dijadikan sasaran orientasi warga negara.
Objek politik berkembang yaitu objek
politik umum, objek politik input dan objek politik output.
Objek politik umum yaitu objek politik
yang berkaitan dengan unsur politik secara menyeluruh.
Objek politik input yaitu objek politik
yang memberikan masukan terhadap proses politik.
Objek politik output yaitu objek politik
yang merupakan hail dari proses politik
B. Tipe-tipe Budaya Politik
1.
Tipe Budaya Politik yang
berkembang dalam Masyarakat
a.
Budaya Politik Parokial (Parochial
Political Culture)
Budaya Politik Parokial merupakan budaya
politik saat partisipasi warga masyarakat dalam politik masih sangat rendah
atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap politik.
Ciri-ciri Budaya politik Parokial :
1)
Rendahnya dukungan kepada
pemerintah
2)
Adanya kedekatan warga dengan
suku-suku, daerah, agama atau kelompok etnisnya sendiri.
3)
Memandang keberhasilan dengan
pesimistis sehingga dukungan terhadap pemerintah rendah.
b.
Budaya Politik Subjek
Budaya politik Subjek adalah budaya
politik yang terjadi ketika warga negara telah memiliki pengetahuan mengenai
pemerintah serta kebijakannya namun belum memiliki orientasi untuk terlibatatau
berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.
Ciri-ciri Budaya politik Subjek :
1)
Ada dukungan yang tinggi kepada
pemerintah
2)
Terdapat lebih banyak kepercayaan
terhadap grup-grup lain dalam masyarakat, di bandingkan pada budaya politik
parokial.
3)
Warga tetap tidak melihat diri
mereka sendiri sebagai peserta aktif yang akan mempengaruhi politik.
c.
Budaya Politik Partisipan
Budaya Politik Partisipan merupakan
budaya politik saat warga megara telah memiliki orientasi terhadap ketiga objek
politik.
Ciri Budaya Politik Partisipan :
1)
Serupa dengan budaya politik
subjek dalam hal pengakuan dan penerimaan legitimasi pemerintah. Perbedaannya
adalah warga negara dalam keyakinan besar berperan dalam mempengaruhi
pemerintah.
2)
Kebanyakan orang dalam masyarakat
menerima aturan yang sma untuk mendapatkan dan meindahkan kekuasaan.
3)
Warga memiliki keyakinan yang
sangat tinggi bahwa tindakan mereka berpengaruh dalam kebijakan politik.
2.
Model Kebudayaan Politik
a.
Masyarakat Demokrasi Industrial
Pada model masyarakat ini sebagaian
besar masyarakatnya terutama aktifis politik dan kritikus politik berbudaya
politik partisipan.
b.
Masyarakat dengan sistem Politik
Otoriter
Pada model masyarakat ini sebagaian
masyarakatnya berbudaya politik subjek yang pasif, tunduk terhadap peraturan,
tetapi tidak melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.
c.
Masyarakat demokrastis
praindustrial
Pada model ini sebagian masyarakatnya
menganut budaya politik parokial . Mereka hidup di pedesaan dan tuna aksara.
Pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam kehidupan politik sangat kecil.
C. Budaya Politik Indonesia
1.
Pandangan mengenai Budaya Politik
Indonesia
a.
Nazaruddin Sjamsudin
Budaya politik Indonesia menurut
Nazaruddin tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika,
karena ciri utama dalam budaya politik adalah suatu nilai atau orientasi yang
menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan.
b.
Afan Gaffar
Budaya Politik Indonesia menurut Affan
Gaffar adalah budaya politik yang berasal dari kelompok dominan. Budaya politik
ini berasal dari kelopok etnis Jawa sehingga ini sangat mewarnai sikap,
perilaku dan orientasi politik kalangan elite politik Indonesia.
c.
Herbert Feith menyatakan bahwa ada
dua budaya politik dominan di Indonesia yaitu aristokrasi Jawa dan wiraswasta
Islam.
Aristokrasi Jawa merupakan budaya
politik mayoritas Jawa, sedangkan wiraswasta Islam merupakan seluuruh santri
yang berada di seluruh wialayah Indonesia.
2.
Ciri Dominan Budaya Politik
Indonesia
Budaya politik di Indonesia merupkana
perwujudan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang di yakini
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.
Menurut Affan Gaffar ada tiga ciri
politik dominan yaitu :
a.
Adanya hierarkhi yang kuat atau
ketat
b.
Adanya kecenderungan patronase
c.
Adanya kecenderunagn neo
patrimonialistik
D. Sosialisasi Politik dalam Pengembangan Budaya politik
1.
Pengertian Sosialisasi Politik
a.
Kenneth P. Langton menyatakan
bagwa sosialisasi politik adalah cara masyarakat meneruskan kebudayaan
politiknya.
b.
Gabriel Almond menyatakan
sosialisasi politik menunjuk pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola
tingkah laku politik di peroleh atau dibentuk, sarana bagi suatu generasi untuk
menyampaikan patokan politik dan keyakinan keyakinan politik kepada generasi
berikutnya.
c.
Richard E. Dawson mebyatakn
sosialisasi politik dapat dipandang sebagi suatu pewarisan pengetahuan,
nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru dan
sarana-sarana sosialiasai yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang
menginjak dewasa.
d.
Ramlan Surbakti menyatakan bahwa
sosialisasi plitik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik
anggota masyarakat.
2.
Pembagian Sosialisasi Politik
Ramlan Surbakti membagi sosialisasi
politik dalam dua bagian berdasarkan metode penyampaian pesan, yaitu pendidikan
dari indoktrinasi politik.
a.
Pendidikan Politik
Pendidikan politik merupakan proses
dialogis antara pemberi dan penerima pesan.
Berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2008
tentang Partai politik, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan
pehaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan UU no. 2 tahun 2008
bertujuan antara lain :
1)
Meningkatkan kesadaran hak dan
kewajiban masyarakat dalam kehidupa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2)
Meningkatkan partisipasi politik
dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan
bernegara.
3)
Meningkatkan kemandirian,
kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memeliharapersatuan dan
kesatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
b.
Indoktrinasi Politik
Indoktrinasi politik merupakan proses
sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk
menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap penguasa sebagai ideal dan baik.
3.
Lembaga. Sarana atau Agen
sosialisai Politik
Agen sosialisasi politik atau lembaga
dan sarana politik yaitu :
a.
Keluarga
b.
Sekolah
c.
Keompok pergaulan
d.
Tempat bekerja
e.
Media massa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar