Rabu, 08 April 2020

Bab 7 Budaya Politik Indonesia PKN kelas X

                                                                                            BAB 7
BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

A.      Pengertian dan Komponen Budaya Politik
Komponen penting dalam sistem politik menurut Miriam Budiardjo adalah budaya politik  yang mencerminkan faktor subjektif. Menurut Gabriel Almind dan Sidney Verba mengatakan bahwa terdapat lima dimensi penting budaya politik, yaitu :
·         Identitas nasional sesorang
·         Sikap terhadap diri sendiri sebagai peserta dalam kehidupan politik
·         Sikap terhadap sesama warga negara
·         Sikap dan harapan mengenai kinerja pemerintah
·         Sikap dan pengetahuan tentang proses politik pengambilan keputusan
Budaya politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia umumnya bersifat dualistis yang berkaitandengan tiga hal, yaitu :
·         Dualisme antara kebudayaan yang berfokus pada perspektif dinamis dan kebudayaan yang berfokus pada perspektif harmonis.
·         Dualisme antara budaya yang mengijzinkan keleluasaan dan budaya yang mengutamakan keterbatasan.
·         Dualisme sebagai konsekuensi dari adanya infiltrasi nilai-nilai budaya barat kedalam masyarakat  Indonesia.

1.       Pengertian budaya Politik
a.       G. A. Almond dan Sidney Verba menyatakan bahwa budaya politik merupakan orientasi dan sikap individu terhadap sistem politik dan bagian-bagianya, juga sikap individu terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik tersebut.
b.       B.N Marbun menyatakan budaya politik adalah pandangan politik yang yang mempengaruhi sikap, orientasi dan pilihan politik seseorang.
c.       Laryy Diamond menyebutkan bahwa budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik nasionalnya dan peran masing- masing individu dalam sistem itu.
d.       Prof. Dr. H. Rusadi Kantaprawira, S.H mendefinisikan budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang di hayati oleh para anggota suatu sistem politik.
e.       Austin Ranney mengartikan budaya politik sebagai seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang di pegang secara bersama-sama atau sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik.
2.       Komponen Bdaya Politik
Komponen budaya politik mencakup dua hal : yaitu orientasi warga negara terhadap sistem politik dan obyek politik.
a.       Orientasi Warga Negara terhadap Sistem Politik
Almond dan Verba mengklasifikasikan komponen budaya politik ke dalam tiga bentuk orientasi :
1)      Orientasi yang bersifat kognitif, yaitu komponen yang meliputi pengetahuan  atau pemahaman dan keyakinan-keyakinan individu tentang sistem politik dan atributnya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara dan mata uang yang dipakai.
2)      Orientasi yang bersifat afektif, yaitu komponen yang berkenaan dengan perasaan-perasaan atau ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik.
3)      Orientasi yang bersifat evaluatif yaitu komponen yang berkaitan dengan kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peran individu didalamnya.
b.       Objek politik
Yang di maksud dengan objek politik ini adalah hal-hal yang dijadikan sasaran orientasi warga negara.
Objek politik berkembang yaitu objek politik umum, objek politik input dan objek politik output.
Objek politik umum yaitu objek politik yang berkaitan dengan unsur politik secara menyeluruh.
Objek politik input yaitu objek politik yang memberikan masukan terhadap proses politik.
Objek politik output yaitu objek politik yang merupakan hail dari proses politik

B.      Tipe-tipe Budaya Politik
1.       Tipe Budaya Politik yang berkembang dalam Masyarakat
a.       Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)
Budaya Politik Parokial merupakan budaya politik saat partisipasi warga masyarakat dalam politik masih sangat rendah atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap politik.
Ciri-ciri Budaya politik Parokial :
1)      Rendahnya dukungan kepada pemerintah
2)      Adanya kedekatan warga dengan suku-suku, daerah, agama atau kelompok etnisnya sendiri.
3)      Memandang keberhasilan dengan pesimistis sehingga dukungan terhadap pemerintah rendah.
b.       Budaya Politik Subjek
Budaya politik Subjek adalah budaya politik yang terjadi ketika warga negara telah memiliki pengetahuan mengenai pemerintah serta kebijakannya namun belum memiliki orientasi untuk terlibatatau berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.
Ciri-ciri Budaya politik Subjek  :
1)      Ada dukungan yang tinggi kepada pemerintah
2)      Terdapat lebih banyak kepercayaan terhadap grup-grup lain dalam masyarakat, di bandingkan pada budaya politik parokial.
3)      Warga tetap tidak melihat diri mereka sendiri sebagai peserta aktif yang akan mempengaruhi politik.
c.       Budaya Politik Partisipan
Budaya Politik Partisipan merupakan budaya politik saat warga megara telah memiliki orientasi terhadap ketiga objek politik.
Ciri Budaya Politik Partisipan :
1)      Serupa dengan budaya politik subjek dalam hal pengakuan dan penerimaan legitimasi pemerintah. Perbedaannya adalah warga negara dalam keyakinan besar berperan dalam mempengaruhi pemerintah.
2)      Kebanyakan orang dalam masyarakat menerima aturan yang sma untuk mendapatkan dan meindahkan kekuasaan.
3)      Warga memiliki keyakinan yang sangat tinggi bahwa tindakan mereka berpengaruh dalam kebijakan politik.

2.       Model Kebudayaan Politik
a.       Masyarakat Demokrasi Industrial
Pada model masyarakat ini sebagaian besar masyarakatnya terutama aktifis politik dan kritikus politik berbudaya politik partisipan.
b.       Masyarakat dengan sistem Politik Otoriter
Pada model masyarakat ini sebagaian masyarakatnya berbudaya politik subjek yang pasif, tunduk terhadap peraturan, tetapi tidak melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.
c.       Masyarakat demokrastis praindustrial
Pada model ini sebagian masyarakatnya menganut budaya politik parokial . Mereka hidup di pedesaan dan tuna aksara. Pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam kehidupan politik sangat kecil.

C.      Budaya Politik Indonesia
1.       Pandangan mengenai Budaya Politik Indonesia
a.       Nazaruddin Sjamsudin
Budaya politik Indonesia menurut Nazaruddin tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika, karena ciri utama dalam budaya politik adalah suatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan.
b.       Afan Gaffar
Budaya Politik Indonesia menurut Affan Gaffar adalah budaya politik yang berasal dari kelompok dominan. Budaya politik ini berasal dari kelopok etnis Jawa sehingga ini sangat mewarnai sikap, perilaku dan orientasi politik kalangan elite politik Indonesia.
c.       Herbert Feith menyatakan bahwa ada dua budaya politik dominan di Indonesia yaitu aristokrasi Jawa dan wiraswasta Islam.
Aristokrasi Jawa merupakan budaya politik mayoritas Jawa, sedangkan wiraswasta Islam merupakan seluuruh santri yang berada di seluruh wialayah Indonesia.
2.       Ciri Dominan Budaya Politik Indonesia
Budaya politik di Indonesia merupkana perwujudan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang di yakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.
Menurut Affan Gaffar ada tiga ciri politik dominan yaitu :
a.       Adanya hierarkhi yang kuat atau ketat
b.       Adanya kecenderungan patronase
c.       Adanya kecenderunagn neo patrimonialistik

D.      Sosialisasi Politik dalam Pengembangan Budaya politik
1.       Pengertian Sosialisasi Politik
a.       Kenneth P. Langton menyatakan bagwa sosialisasi politik adalah cara masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.
b.       Gabriel Almond menyatakan sosialisasi politik menunjuk pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola tingkah laku politik di peroleh atau dibentuk, sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
c.       Richard E. Dawson mebyatakn sosialisasi politik dapat dipandang sebagi suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru dan sarana-sarana sosialiasai yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.
d.       Ramlan Surbakti menyatakan bahwa sosialisasi plitik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
2.       Pembagian Sosialisasi Politik
Ramlan Surbakti membagi sosialisasi politik dalam dua bagian berdasarkan metode penyampaian pesan, yaitu pendidikan dari indoktrinasi politik.
a.       Pendidikan Politik
Pendidikan politik merupakan proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan.
Berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pehaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan UU no. 2 tahun 2008 bertujuan antara lain :
1)      Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2)      Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.
3)      Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memeliharapersatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
b.       Indoktrinasi Politik
Indoktrinasi politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap penguasa sebagai ideal dan baik.
3.       Lembaga. Sarana atau Agen sosialisai Politik
Agen sosialisasi politik atau lembaga dan sarana politik yaitu :
a.       Keluarga
b.       Sekolah
c.       Keompok pergaulan
d.       Tempat bekerja

e.       Media massa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ELEMEN 4 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNIT 1

 Unit 1 Paham Kebangsaan, Nasionalisme dan Menjaga NKRI  Dalam mendalami materi ini silahkan simak Video di bawah ini Pertemuan 1           ...